Peraturan pemerintah tentang pemungutan pajak daerah pdf

Berikut ini adalah berkas peraturan pemerintah pp nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan pemerintah pp tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan. Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 244, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5950. Peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan atas. Dalam banyak hal, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tarif pajak kendaraan angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah tnipolri, pemerintah daerah dan kendraan lain yang ditetapkan dengan peraturan dearah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% nol koma lima persen dan paling tinggi 1% satu persen. Pp nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Sistem pemungutan pajak daerah badan pajak dan retribusi daerah. Kendala dalam pemungutan pajak daerah nin yasmine lisasih s. Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2011 tentang tata cara. Pp no 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan. Retribusi daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang jenis pajak. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga hasil yang diperoleh. Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara. Contohnya, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi ataupun perdagangan yang sedang berlangsung. Bukti pemungutan pajak, yang selanjutnya disebut bukti pemungutan, adalah dokumen berupa formulir atau dokumen. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak harus efisien syarat finansial sesuai dengan fungsi budgertair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah presiden republik indonesia, menimbang.

Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuantujuan tertentu. Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua undangundang dasar 1945. Tentang insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan rahmat tuhan yang maha kuasa bupati aceh timur, menimbang. Penambahan jenis retribusi daerah tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau. Pp nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Bab i ketentuan umum bagian kesatu definisi pasal 1 dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan.

Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 119. Peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Adanya peluang untuk menambah jenis retribusi dengan peraturan pemerintah dimaksudkan untuk mengantisipasi. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu. Peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan walikota atau dibayar sendiri. Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 119, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5161. Oct 12, 2016 peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan dan pasal 5 peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang ketentuan umum pajak daerah, mengatur pemungutan pajak daerah. Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 119. Peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 119, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5161. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Bagaimana ketentuan mengenai penetapan dan muatan peraturan daerah tentang pajak parkir dan retribusi parkir.

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah petugas pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Retribusi daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan keleluasaan perekonomian masyarakat. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan dewan perwakilan. Dengan berlakunya peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah dan peraturan daerah nomor 6 tahun 2010 tentang ketentuan umum pajak daerah, peraturan gubernur sebagaimana dimaksud perlu disempurnakan. Peraturan pajak peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 208pmk.

Undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah lembaran. Pembahasan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dp rd menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem. Pemerintah daerah provinsi adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin. Pengertian dan macammacam pajak daerah jhohandewanggas blog. Pemerintah kabupaten musi banyuasin telah mengeluarkan beberapa peraturan daerah sebagai berikut. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Pajak adalah pajak daerah menurut undangundang nomor 18 tahun 1997. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh menteri dalam negeri dengan pertimbangan keuangan, dimana dasar pengenaan ini selalu ditinjau kembali setiap tahun.

Peraturan pemerintah pp tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Undangundang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 34 tahun 2000, dipandang perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang retribusi daerah. Undangundang pajak penghasilan adalah undangundang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undangundang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Penerbitan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016. Presiden republik indonesia telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah pada tanggal 21 november 2016 dan telah diundangkan pada tanggal 22 november 2016. Anda mempublish artikel ini pada tanggal 17 julin 2011, padahal pada tahun 2009, pemerintah dan dpr telah menetapkan uu nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menghapus uu nomor 34 tahun tahun 2004, dimana uu no. Peraturan pemerintah pajak penghasilan umkm direktorat. Dasar hukum pajak daerah dan retribusi daerah jenisjenis pajak daerah retribusi daerah. Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.